Foto Istimewa
(IHINEWS) Karawang, 22/08/2025 Di tengah kesulitan hidup yang menghantam mayoritas rakyat Indonesia, di saat harga sembako melambung, biaya pendidikan dan kesehatan semakin tak terjangkau, dan jutaan keluarga harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, DPR justru membuat keputusan yang menusuk ulu hati: menaikkan gaji mereka sendiri.
Kenaikan gaji yang signifikan untuk anggota dewan ini bukan hanya sebuah kebijakan, melainkan sebuah pengkhianatan moral terhadap amanah yang diberikan rakyat. Rakyat memilih mereka untuk menjadi WAKIL, untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tampak lebih sibuk mengurusi kesejahteraan pribadi dan kelompoknya sendiri, sambil tutup mata terhadap jeritan masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar.
Ironi ini semakin menjadi-jadi ketika kita menyaksikan PERILAKU TIDAK PANTAS sejumlah anggota dewan di gedung rakyat yang seharusnya menjadi tempat kerja yang bermartabat. Adegan JOGET-JOGET dan tertawa riang di dalam sidang paripurna, yang seharusnya menjadi forum sakral untuk membahas nasib rakyat dan masa depan bangsa, adalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasan rakyat. Perilaku ini menunjukkan betapa TERPUTUSNYA MEREKA DARI REALITA yang dialami oleh konstituennya.
Bayangkan, seorang petani harus berpanas-panas membanting tulang di sawah, seorang ibu harus pontang-panting mencari cara untuk menghemat uang belanja, seorang buruh harus bekerja lembur tanpa upah yang layak, sementara itu, wakil mereka yang notabene digaji dari uang pajak rakyat, bersenang-senang dan menari di ruang sidang.
Kita tidak anti terhadap gaji yang layak untuk para pejabat publik. Namun, LAYAK ITU HARUS SEPADAN DENGAN KINERJA DAN TANGGUNG JAWAB. Kenaikan gaji harusnya diikuti dengan peningkatan produktivitas, akuntabilitas, dan keberpihakan yang nyata kepada rakyat. Sayangnya, yang kita saksikan justru kemewahan dan perilaku hedonis yang dibiayai oleh uang rakyat, sementara hasil kerja mereka seringkali jauh dari kata memuaskan.
Oleh karena itu, kami menyuarakan kritik keras atas tindakan ini:
– Kenaikan gaji DPR di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit adalah bentuk ketidakpekaan sosial yang akut. Ini menunjukkan bahwa para elite politik hidup dalam gelembun yang terisolasi dari penderitaan orang banyak.
–Â Perilaku tidak senonoh di sidang paripurna mencerminkan rendahnya integritas dan profesionalisme. Sidang negara bukanlah pesta atau tempat hiburan, melainkan arena kerja serius untuk membangun negeri.
– Kami menuntut akuntabilitas dan transparansi. Sebelum menuntut kenaikan gaji, tunjukkan terlebih dahulu apa yang telah diperbuat untuk rakyat. Berikan laporan kinerja yang jelas dan terukur yang bisa diakses publik.
– Prioritaskan rakyat! Alokasikan anggaran negara untuk hal-hal yang lebih mendesak: subsidi pangan, pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan kerja, bukan untuk menambah kemewahan segelintir orang.
Kami, rakyat Indonesia, tidak butuh wakil yang pandai menari di atas panggung kekuasaan. Kami butuh wakil yang mampu menari bersama kami mengikuti irama denyut nadi kesulitan rakyat, dan berjuang tanpa lelah untuk mengangkat derajat kehidupan bangsa ini dari keterpurukan.
Sudah waktunya para wakil rakyat turun dari menara gading dan kembali mengingat untuk siapa sebenarnya mereka bekerja. Jangan sampai kursi yang diduduki membuat lupa dari mana kaki bermula.
Shanto Adi P/Editor
