(IHINEWS) Jakarta 25/02/2025, Institute Hubungan Industrial Indonesia (IHII) menyatakan protes keras terhadap kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang ditetapkan oleh pemerintah. IHII menilai kebijakan tersebut tidak rasional dan merugikan kalangan pekerja.
“Kebijakan KRIS jelas sangat merugikan kalangan pekerja yang rata-rata berada di kelas 1 ruang perawatan. Dengan KRIS, ruang rawat inap bagi kalangan pekerja jadi turun kelas, tapi iurannya tidak berubah atau tidak turun (berkurang),” ujar Saepul Tavip, Ketua Umum IHII dalam keterangan persnya.
IHII berpendapat bahwa jika pemerintah ingin memperbaiki layanan ruang rawat inap, seharusnya standar kelas 3 yang ditingkatkan, bukan menurunkan standar kelas 1. Mereka mengusulkan agar kapasitas tempat tidur di kelas 3 dan 2 dikurangi untuk meningkatkan kenyamanan pasien.
“Misal untuk kelas 3 yang biasanya 6 tempat tidur, dibuat menjadi 4 tempat tidur. Juga untuk kelas 2, yang biasanya 4 tempat tidur dibuat menjadi 3 tempat tidur. Jadi jangan sampai niatnya ingin meng-upgrade kelas 3, tapi men-downgrade kelas 1. Jelas ini tidak adil,” tegas Tavip.
IHII khawatir kebijakan ini akan memicu protes dari serikat pekerja/serikat buruh. Oleh karena itu, IHII mendesak pemerintah untuk membatalkan, bukan hanya menunda, pemberlakuan KRIS.
“Kami mendesak kepada pemerintah agar membatalkan (bukan cuma menunda) pemberlakuan KRIS,” pungkas Ketua Umum IHII.
Editor
