Foto Istimewa
(IHINEWS) Karawang, 18/08/2025 Pendidikan adalah pilar fundamental bagi kemajuan bangsa, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Namun, kebijakan terbaru pemerintah memotong anggaran pendidikan untuk dialihkan ke program Merdeka Belajar Gratis (MBG) justru menimbulkan kekhawatiran serius. Alih-alih memperkuat sistem pendidikan, langkah ini berpotensi melemahkan upaya peningkatan kualitas sekolah, guru, dan infrastruktur pendidikan yang sudah lama tertinggal.
Selama ini, alokasi dana pendidikan Indonesia belum sepenuhnya memadai untuk menjawab tantangan seperti kesenjangan kualitas, fasilitas yang buruk, dan kesejahteraan guru. Memotongnya untuk MBG justru memperparah kondisi ini. Program seperti MBG, meski mulia tujuannya, tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan yang lebih mendasar. Pemerintah seharusnya mengalokasikan dana tambahan di luar APBN Pendidikan (20% sesuai konstitusi), bukan “merampok” anggaran yang sudah minim.
Jika dana pendidikan terus dikurangi untuk program lain, target peningkatan kualitas pembelajaran, pelatihan guru, dan pemerataan akses justru terhambat. MBG bisa menjadi tidak efektif jika infrastruktur pendukungnya (seperti sekolah dan tenaga pengajar) tidak memadai.
Anggaran MBG harus berdiri sendiri, tidak bergantung pada pemotongan dana pendidikan. Pemerintah bisa mencari sumber pendanaan alternatif, seperti realokasi dari belanja yang kurang prioritas atau pengurangan gaji para pejabat. Program MBG memiliki mekanisme pengawasan ketat agar dana benar-benar tepat sasaran, bukan sekadar kebijakan populis jangka pendek. Sebelum memperluas program baru, pemerintah harus memastikan bahwa sekolah, kurikulum, dan guru sudah siap. Tanpa itu, MBG hanya akan menjadi gimmick tanpa dampak berkelanjutan.
Pemotongan anggaran pendidikan untuk MBG adalah langkah yang kontraproduktif. Alih-alih memajukan pendidikan, kebijakan ini justru mengancam sustainability peningkatan mutu pembelajaran. Pemerintah harus kembali pada prinsip dasar: pendidikan berkualitas butuh pendanaan memadai, bukan dikorbankan untuk program instan. MBG boleh ada, tapi jangan sampai merusak pondasi pendidikan yang sudah rapuh.
Shanto Adi P/Editor
