(IHINEWS) Karawang (08/06/2025) Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus berlanjut di berbagai sektor, ditambah dengan meningkatnya jumlah mantan karyawan formal yang beralih menjadi gig workers, menjadi sinyal kuat adanya masalah struktural dalam pasar kerja formal di Indonesia. Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan cerminan dari ketidakmampuan pasar kerja tradisional untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang stabil dan menjanjikan, memaksa banyak individu mencari nafkah melalui jalur informal yang serba tidak pasti.
Bagi banyak korban PHK, beralih menjadi gig worker baik sebagai pengemudi ojek online, kurir, atau penyedia jasa lepas lainnya seringkali merupakan pilihan terakhir ketimbang pilihan utama. Mereka yang sebelumnya menikmati gaji bulanan, tunjangan, dan jaminan sosial dari pekerjaan formal, kini harus berhadapan dengan realitas pendapatan yang fluktuatif, tanpa jaminan kesehatan, cuti, apalagi pesangon. Ini adalah transisi pahit yang menggambarkan betapa rapuhnya keamanan finansial mereka di tengah gejolak ekonomi.
Narasi yang sering muncul dari para mantan pekerja formal ini adalah rasa kecewa dan ketidakpastian. “Dulu saya punya jadwal jelas, sekarang saya harus kejar orderan dari pagi sampai malam, kadang hasilnya tidak seberapa,” ujar seorang mantan karyawan pabrik yang kini menjadi pengemudi ojek online. Cerita-cerita serupa menunjukkan bahwa model kerja gig economy, meskipun menawarkan fleksibilitas, jauh dari ideal untuk mereka yang membutuhkan stabilitas.
Meningkatnya PHK dan serbuan ke sektor gig economy mengindikasikan beberapa permasalahan mendasar dalam pasar kerja formal:
- Otomatisasi dan Disrupsi Teknologi: Banyak pekerjaan yang dulunya mengandalkan tenaga manusia kini digantikan oleh mesin atau perangkat lunak, mengurangi kebutuhan akan karyawan formal di beberapa industri.
- Ketidaksesuaian Keterampilan: Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki angkatan kerja dengan kebutuhan industri yang terus berubah, membuat banyak pencari kerja formal kesulitan mendapatkan posisi yang sesuai.
- Fleksibilitas Palsu Perusahaan: Beberapa perusahaan cenderung memilih model kerja kontrak atau lepas untuk menghindari kewajiban dan biaya yang terkait dengan karyawan tetap, memperparah ketidakamanan kerja.
- Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi: Ketika ekonomi melambat, perusahaan cenderung melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan, dan sektor informal menjadi penampung sementara.
Jika dibiarkan, pergeseran masif dari pasar kerja formal ke gig economy akan memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan:
- Peningkatan Ketimpangan: Pekerja gig cenderung memiliki pendapatan lebih rendah dan tanpa jaminan sosial, memperlebar jurang ketimpangan antara pekerja formal dan informal.
- Penurunan Daya Beli Masyarakat: Pendapatan yang tidak stabil dan cenderung rendah akan memengaruhi konsumsi rumah tangga dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- Masalah Jaminan Sosial: Semakin banyak pekerja tanpa akses jaminan sosial akan membebani sistem kesehatan dan pensiun di masa depan.
- Kecemasan dan Ketidakpastian: Tingginya tingkat ketidakpastian pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan masalah kesehatan mental di kalangan pekerja.
Fenomena PHK yang mendorong mantan pekerja formal ke dunia gig economy adalah alarm bagi pemerintah dan pelaku industri. Ini bukan hanya tentang angka pengangguran, tetapi juga tentang kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu ada upaya serius untuk merevitalisasi pasar kerja formal, menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak, dan memastikan bahwa transisi ekonomi digital tidak mengorbankan hak-hak dan keamanan para pekerja.
Apakah menurut Anda ada solusi konkret yang bisa diterapkan pemerintah untuk mengatasi masalah ini?
Shanto Adi P/Editor
