DAYA BELI BUKAN LAHIR DARI TIKET MURAH TAPI DARI UPAH ADIL DAN KEPASTIAN HIDUP

Foto Istimewa

(IHINEWS) Karawang (04/06/2025) Pemerintah baru saja mengumumkan paket stimulus diskon transportasi senilai Rp 940 miliar selama libur sekolah Juni-Juli 2025, mencakup kereta api (30%), pesawat ekonomi (PPN-DTP 6%), dan angkutan laut (50%). Namun, di balik gebrakan simbolis ini, tersembunyi paradoks kebijakan yang justru mengabaikan akar masalah: daya beli masyarakat menengah ke bawah yang terus tergerus.

Kesenjangan Antara Stimulus dan Realita Sosial

1. Daya Beli yang Kolaps : Data terbaru menunjukkan proporsi kelas menengah Indonesia menyusut dari 21,45% (2019) menjadi 17,13% (2024), sementara penduduk rentan miskin melonjak dari 20,56% menjadi 24,23%. Fenomena “MANTAP” (Makan Tabungan) menjadi bukti nyata masyarakat menggerus tabungan demi memenuhi kebutuhan dasar.
2. PHK dan Ketidakpastian Kerja: Lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2024 memperparah kerentanan ekonomi. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, PHK massal terjadi di sektor padat karya, menghantam penghasilan rumah tangga.
3. Simpanan Meningkat, Konsumsi Merosot: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan bank kelas menengah bawah (saldo < Rp200 juta) naik 5,8% (YoY, Oktober 2024). Ini bukan indikasi sejahtera, melainkan gejala kehati-hatian berbelanja akibat ketidakpastian ekonomi .

Mengapa Diskon Transportasi Tak Menjawab Kebutuhan?

Liburan Bukan Prioritas: Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diskon tiket pesawat 6% atau kereta 30% tetap tak terjangkau ketika biaya hidup harian seperti sembako dan pendidikan sudah membebani. Seperti sering diungkapkan bahwa meski transportasi murah, biaya hiburan di destinasi justru mahal.

Efektivitas Dipertanyakan: Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, menegaskan stimulus jangka pendek seperti ini “tidak optimal untuk mengungkit daya beli” karena tak menyentuh sektor primer.

Distorsi Pasar: Kebijakan temporer justru berisiko menaikkan harga usai periode promo. Contohnya, kenaikan PPN tiket pesawat menjadi 12% awal 2025 pasca-diskon Natal 2024, yang justru membebani masyarakat di luar musim liburan.

Akar Masalah yang Diabaikan: Dari “Memberi Ikan” ke “Memberi Kail”

Alih-alih fokus pada diskon bersifat temporal, kebutuhan mendesak kelas menengah bawah adalah:

1. Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan: PHK massal harus diatasi dengan insentif bagi industri padat karya dan UMKM. Data menunjukkan 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta/bulan , namun program seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) hanya diberikan Rp300.000/bulan selama 2 bulan —terlalu kecil dan singkat.
2. Stabilisasi Harga Sembako: Kenaikan harga pangan jadi pemicu utama inflasi tersembunyi yang menggerus daya beli. Pemerintah justru lebih banyak mengalokasikan dana untuk diskon transportasi (Rp940 miliar) ketimbang penebalan bansos pangan (Rp11,93 triliun untuk 18,3 juta penerima).
3. Reformasi Kebijakan Fiskal Pro-Rakyat: Daripada menanggung PPN tiket pesawat, anggaran negara lebih tepat dialokasikan untuk: subsidi kesehatan dan pendidikan, pelatihan vokasi untuk transisi pekerja ke sektor produktif dan dukungan modal UMKM berbasis komunitas.

Kritik Fundamental: Politik Pencitraan vs Kebijakan Holistik

Kebijakan diskon transportasi kerap dikemas sebagai “hadiah” bagi rakyat, padahal dalam praktiknya:

1. Hanya Menguntungkan Kelas Menengah Atas: Data Bank BJB mengungkap, pertumbuhan simpanan bank justru didorong nasabah prioritas (kelas atas) yang “tidak terdampak inflasi”. Artinya, diskon liburan lebih banyak dinikmati kelompok yang secara finansial sudah stabil.
2. Mengabaikan Asimetris Informasi: Seperti diingatkan ekonom UPN Veteran Jakarta, stimulus tanpa analisis mendalam hanya jadi “penyemangat konsumsi jangka pendek”, bukan solusi struktural.
3. Memperkuat Ketergantungan: Azril Azhari (Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia) menyindir kebijakan ini sebagai pola *”salah mendidik”* yang membuat rakyat tergantung bantuan sesaat.

Pemerintah hanya mampu memberi ikan, bukan kail. Ikan habis dimakan hari itu, sedangkan kail adalah alat sekaligus pendidikan untuk mandiri.

Solusi yang Diperlukan: Dari Bantuan ke Pemberdayaan

Jika pemerintah serius membangun ketahanan daya beli:

1. Alihkan Anggaran Stimulus Transportasi ke program padat karya dan pelatihan keterampilan.
2. Perkuat Jaring Pengaman Sosial: Bansos pangan dan BSU harus diperluas cakupannya dan nilai nominalnya.
3. Kontrol Harga Pangan Strategis melalui operasi pasar dan penindakan spekulan.
4. Bangun Infrastruktur Pedesaan untuk ciptakan lapangan kerja non-perkotaan dan tekan urbanisasi.

Penutup: Membongkar Ilusi Kebijakan Populis

Diskon tiket transportasi adalah pembangunan citra (image building) yang dikemas sebagai solusi ekonomi. Padahal, bagi masyarakat yang sehari-hari berjuang memenuhi kebutuhan pokok, liburan adalah kemewahan abstrak. Pemerintah perlu berhenti menganggap rakyat sebagai “konsumen” yang perlu distimulasi belanja, melainkan sebagai “warga” yang berhak atas pekerjaan layak, harga pangan stabil, dan jaminan sosial berkelanjutan. Daripada menghibur dengan diskon musiman, lebih baik membangun fondasi ekonomi yang inklusif. Sebab, daya beli tak lahir dari tiket murah, melainkan dari upah adil dan kepastian hidup.

Shanto Adi P/Editor