Foto Istimewa
(IHINEWS) Karawang (06/06/2025) Pengusaha Indonesia kerap menyampaikan keluhannya tentang hari libur di Indonesia yang terlalu banyak, sehingga produktivitas di Indonesia menjadi rendah. Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah hari libur nasional terbanyak di Asia Tenggara, mencapai 27 hari pada 2025, sementara Vietnam hanya memiliki 15 hari libur. Perbedaan hampir dua kali lipat ini memicu perdebatan tentang bagaimana kebijakan libur memengaruhi daya saing ekonomi.
Hari libur yang panjang berpotensi mengganggu rantai pasok, memperlambat proyek infrastruktur, dan mengurangi produktivitas sektor formal. Bank Dunia (2020) pernah mencatat Indonesia di peringkat 73 dalam kemudahan berbisnis, dengan birokrasi dan waktu kerja terbatas sebagai faktor penghambat. Sedangkan Vietnam dengan libur lebih sedikit, menjadi tujuan investasi manufaktur global karena stabilitas waktu kerja. Pada 2023, Vietnam mencatat pertumbuhan FDI sebesar 6,7%, sementara Indonesia hanya 4,2%. Libur panjang di Indonesia memang mendorong pariwisata domestik, tetapi sektor industri kerap terhambat karena hari kerja efektif berkurang.
Hari libur di Indonesia merupakan bentuk penghormatan terhadap keberagaman, seperti Nyepi (Hindu), Waisak (Budha), dan Idulfitri (Islam). Namun, hal ini berpotensi menciptakan “efek samping” seperti penundaan proyek pemerintah dan swasta. Sementara itu Vietnam mengadopsi budaya kerja ketat dengan libur minim, sementara Indonesia masih bergulat dengan mentalitas “jam karet” dan disiplin waktu yang rendah.
Indonesia menghadapi tantangan unik yaitu merayakan keragaman tanpa mengorbankan daya saing. Jika Vietnam bisa menjadi “macan ekonomi” dengan libur minimal, Indonesia perlu mengevaluasi kebijakan libur nasionalnya. Solusinya bukan sekadar mengurangi jumlah hari libur, tetapi menciptakan sistem yang memadukan efisiensi kerja dengan penghormatan terhadap budaya. Tanpa reformasi ini, anekdot “banyak libur, sedikit hasil” akan terus menghantui pembangunan Indonesia.
Shanto Adi P/Editor
