Foto Istimewa
(IHINEWS) Karawang, 16/08/2025 Setiap tahun di bulan Agustus datang dengan gemuruh euforia kemerdekaan bahkan selalu ada himbauan untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih berkibar di mana-mana, lomba-lomba digelar, dan pidato-pidato tentang nasionalisme bergema. Tapi di balik itu semua, ada perasaan ilfil dan malas yang menggerogoti. Apa artinya merayakan kemerdekaan jika hakikatnya kita masih terjajah bukan oleh penjajah asing, tapi oleh keserakahan pejabat sendiri?. Pejabat merayakan hari kemerdekaan dengan biaya negara, sementara rakyat harus merayakan kemerdekaan dengan patungan?.
1. Korupsi yang Tak Kunjung Usai
Lihatlah bagaimana uang rakyat dikorupsi dengan leluasa. Kasus-kasus seperti Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak yang hidup mewah dari uang haram, atau dugaan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan, gratifikasi anggota DPR RI dan lain-lain membuat kita muak. Pajak yang kita bayar dari PPN, PPh, sampai retribusi ternyata mengalir ke kantong pejabat, bukan untuk membangun jalan rusak atau sekolah bobrok. Lalu, apa yang harus dibanggakan dari “kemerdekaan” jika elite politik lebih sibuk memperkaya diri daripada memakmurkan rakyat?
2. Masa Depan Suram: Kesehatan Buruk, Pendidikan Gagal
Kemerdekaan seharusnya berarti akses layanan kesehatan yang layak. Tapi kenyataannya?, ada 345 puskesmas tanpa dokter, fasilitas kesehatan primer yang tak memadai, dan alokasi anggaran kesehatan yang justru dipotong. Jika sakit, rakyat kecil harus memilih antara berobat atau makan besok.
Pendidikan? Sistem kita hanya mencetak pengangguran bergelar. Sekolah dan kampus mengajarkan kepatuhan, bukan kreativitas. Lulusan sarjana terpaksa jadi sopir, satpam, atau office boy karena lapangan kerja formal semakin sempit . Gelar tak ada artinya ketika perusahaan lebih memilih mem-PHK ribuan karyawan demi efisiensi.
3. PHK di Mana-mana, Pajak Tak Jelas Manfaatnya
Badai PHK terus menghantam. PT Sanken, PT Danbi, PT Sritex dan lain-lain nya, ribuan pekerja tiba-tiba kehilangan penghidupan. Pemerintah cuma bisa memberi bantuan 60% gaji selama 6 bulan itu dengan syarat, tapi setelah itu apa? Hidup tidak berhenti dalam setengah tahun.
Sementara itu, pajak terus membebani. Tapi lihatlah jalan berlubang, sekolah ambruk, dan rumah sakit yang lebih mirip kandang ayam. Ke mana larinya uang kita? Transparansi? Hanya ilusi. Laporan penggunaan anggaran disembunyikan, audit independen diabaikan.
4. Apakah Masih Ada Harapan?
Di tengah euforia kemerdekaan, kita hanya jadi penonton. Pejabat berkoar tentang nasionalisme, tapi kebijakan mereka justru memperburuk keadaan. Rakyat terjepit antara harga sembako yang melambung, upah stagnan, dan ketidakpastian masa depan.
Mungkin suatu hari, kita akan benar-benar merdeka, bebas dari korupsi, pelayanan publik yang memadai, dan sistem yang adil. Tapi untuk sekarang? Hari kemerdekaan hanya jadi ritual kosong, sementara kita tetap terbelenggu dalam ketidakadilan.
Dan yang paling menyakitkan kita tahu semua ini, tapi seolah tak bisa berbuat apa-apa.
“Kemerdekaan hanyalah mimpi, jika keadilan hanya untuk yang berkuasa.”
Shanto Adi P/Editor
