Foto Istimewa
(IHINEWS) Karawang, 15/08/2025 seperti yang diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI 2025, khususnya terkait pengantar nota keuangan dan klaim capaian pemerintah
Dalam pidatonya Presiden RI dengan bangga dan meyakinkan menyampaikan sejumlah capaian pemerintah. Perlu kita cermati apakah yang disampaikan oleh Presiden itu sesuai dengan kondisi riil di masyarakat saat ini?
1. Klaim Pertumbuhan Ekonomi vs Daya Beli Rakyat
Presiden menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12% (naik dari 4,87% di kuartal I) dengan konsumsi masyarakat sebagai penyumbang utama (4,97%). Namun, klaim ini tidak diikuti data rinci tentang:
– Kesenjangan upah: Upah Minimum Regional (UMR) di banyak daerah belum menyesuaikan inflasi, sementara harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng tetap tinggi.
– Ketimpangan pertumbuhan: Sektor formal (seperti hilirisasi tambang) tumbuh pesat, tetapi UMKM yang menyerap 97% tenaga kerja masih kesulitan akses modal dan pemasaran .
– Inflasi “tersembunyi”: Meski inflasi resmi 2,4%, kenaikan harga pangan lokal (seperti cabai dan bawang) sering melebihi 10%, terutama di daerah terpencil.
2. Efisiensi APBN vs Kebocoran Korupsi
Prabowo mengklaim telah menyelamatkan Rp300 triliun APBN dari potensi penyelewengan, termasuk anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor. Namun klaim ini dapat dibantah dengan argumen:
– Transparansi minim: Tidak ada rincian alokasi dana yang “diselamatkan” atau bukti penggunaannya untuk program pro-rakyat.
– Korupsi meningkat: ICW mencatat kasus korupsi 2025 naik 18%, terutama di sektor kesehatan dan infrastruktur, dengan kerugian negara Rp12,8 triliun.
– Dana Desa tersendat: 67% dana desa terlambat dicairkan, menghambat program padat karya di pedesaan .
3. Program Sosial vs Realitas Kesejahteraan
– Program Makanan Bergizi Gratis (MBG): Diklaim sebagai “investasi terbaik”, tetapi cakupannya tidak merata. Papua masih mengalami gizi buruk meningkat 12% (2024–2025), dan banyak sekolah di NTT kekurangan pasokan bahan makanan.
– Program Sekolah Rakyat: Tidak ada penjelasan tentang kualitas guru atau infrastruktur. Menurut Data Kemendikbud 2025 menunjukkan 23% sekolah dasar di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) belum memiliki perpustakaan.
– Klaim atas kemiskinan “terendah sepanjang sejarah” (8,47%): Angka ini dipertanyakan karena metode penghitungan BPS tidak mencakup 24,7 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan multidimensi (akses sanitasi, pendidikan, kesehatan).
4. Retorika Demokrasi vs Pembatasan Ruang Kritik
Presiden menyerukan “jangan berhenti kritik”, tetapi:
– Indeks kebebasan pers turun ke peringkat 112/180 (Reporters Without Borders, 2025), dengan 15 kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam 6 bulan terakhir.
– Kriminalisasi aktivis: Kasus pidana terhadap pegiat lingkungan (misalnya penolakan tambang ilegal) meningkat 23%.
– Demokrasi “khas Indonesia”: Pidato mengklaim demokrasi Indonesia “sejuk”, tetapi RUU KUHP baru masih memuat pasal multitafsir (misalnya pencemaran nama baik) yang rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik.
5. Ketahanan Pangan vs Ketergantungan Impor
Dalam pidatonya Prabowo menyebut “negara harus berdaulat pangan”, tetapi dalam kenyataannya:
– Impor beras 3,2 juta ton pada 2025 (FAO), adalah data ironis apabila didasarkan kepada ucapan Presiden.
– Kebijakan serakah (serakahnomics): Ancaman pidana bagi penimbun barang pokok tidak diikuti reformasi sistem distribusi. Bulog kerap gagal stabilisasi harga karena intervensi kartel pangan .
– Alokasi APBN pertanian hanya 3,4%, jauh di bawah rekomendasi FAO (10%).
Pidato Presiden kerap merujuk pada warisan presiden sebelumnya (Soekarno hingga Jokowi) untuk membangun legitimasi, tetapi yang tidak boleh dinafikan adalah tidak mau mengakui kegagalan struktural seperti, ketergantungan pada ekspor bahan mentah (nikel, batu bara) yang rentan fluktuasi harga global. Dan satu hal juga bahwa pembangunan infrastruktur era Jokowi yang diklaim sebagai fondasi, tetapi pada kenyataanya banyak proyek (seperti jalan tol Trans Papua) mangkrak atau rusak akibat korupsi.
Pidato Prabowo sarat retorika optimisme dan “gotong royong”, tetapi minim bukti empiris dalam kebijakan. Klaim capaian harus diuji dengan data lapangan, terutama di sektor yang langsung menyentuh rakyat kecil. Jika pemerintah serius dengan janji “merdeka dari kemiskinan”, langkah konkret bukan sekadar pidato harus menjadi prioritas.
Shanto Adi P/Editor
