Foto Istimewa
(IHINEWS) Karawang 09/08/2025, Upah yang layak adalah pilar utama kesejahteraan buruh dan stabilitas ekonomi negara. Namun, di Indonesia, narasi tentang upah sering kali terjebak dalam dilema yang merugikan, yaitu persaingan upah murah antar daerah. Kondisi ini menciptakan disparitas pendapatan yang lebar dan memicu potensi relokasi industri. Pengusaha cenderung memindahkan pabriknya ke daerah dengan upah minimum yang lebih rendah demi menekan biaya produksi, sementara para buruh di daerah dengan upah tinggi terancam kehilangan pekerjaan.
Idealnya, Indonesia membutuhkan sebuah sistem pengupahan yang mampu menjamin pendapatan pekerja merata di seluruh wilayah, tanpa mengorbankan daya saing industri. Sistem ini tidak sekadar menaikkan upah, tetapi harus menciptakan sebuah keseimbangan strategis yang adil dan berkelanjutan.
Pertama, upah layak seharusnya tidak hanya diukur dari kebutuhan fisik minimum, tetapi juga mencakup standar hidup yang lebih komprehensif. Ini termasuk biaya perumahan, pendidikan anak, akses kesehatan, transportasi, dan tabungan untuk masa depan. Dengan standar ini, upah layak akan menjadi jaring pengaman yang efektif, memastikan buruh dan keluarganya dapat hidup dengan bermartabat.
Kedua, perlu adanya standarisasi formula penghitungan upah minimum yang lebih seragam dan transparan di seluruh Indonesia. Formula ini harus mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas regional. Dengan demikian, selisih upah antar daerah tidak akan terlalu ekstrem, sehingga mengurangi insentif bagi perusahaan untuk melakukan relokasi hanya karena perbedaan upah yang signifikan. Ini akan membantu mencegah “perlombaan menuju upah terendah” (race to the bottom) yang hanya mengorbankan kesejahteraan buruh.
Ketiga, peran pemerintah menjadi krusial dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan stabil di seluruh wilayah. Daripada hanya mengandalkan upah murah sebagai daya tarik investasi, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur, mempermudah birokrasi, dan menyediakan tenaga kerja yang terampil. Dengan begitu, daya tarik investasi akan bergeser dari sekadar biaya buruh murah menjadi efisiensi operasional dan kualitas sumber daya manusia.
Dengan menerapkan sistem pengupahan yang lebih adil dan merata, Indonesia akan menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat. Upah layak yang merata akan meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan, mendorong konsumsi, dan pada akhirnya, menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ini adalah visi Indonesia di mana setiap pekerja, di mana pun mereka berada, dapat meraih kesejahteraan tanpa harus menjadi korban dari kebijakan yang merusak.
Shanto Adi P/editor
