(IHINEWS) Karawang 06/05/2025, Indonesia adalah sebuah negara yang diberkati dengan sumber daya alam yang berlimpah dan warisan budaya yang semarak, berdiri di persimpangan jalan. Terlepas dari statusnya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, negara ini bergulat dengan paradoks: pertumbuhan ekonomi yang cepat hidup berdampingan dengan ketidaksetaraan ekonomi yang mengejutkan. Perbedaan ini tidak hanya merusak kohesi sosial tetapi juga melanggengkan kemiskinan, membayangi aspirasi perkembangan negara.
Koefisien Gini Indonesia atau Gini ratio, ukuran ketimpangan pendapatan, telah melayang sekitar 0,38 selama bertahun -tahun, mencerminkan kesenjangan yang mengakar. Sementara cakrawala Jakarta berkilau dengan gedung pencakar langit dan mal mewah, hampir 25 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan (BPS, 2023). Kesenjangan ini sangat spasial: para elit perkotaan menikmati dividen globalisasi, sementara masyarakat pedesaan – terutama di Indonesia timur – infrastruktur yang hancur runtuh, perawatan kesehatan terbatas, dan sekolah yang tidak memadai. 10% teratas dari populasi mengendalikan hampir 75% dari kekayaan negara, sementara 40% terbawah berebut untuk memo di sektor informal.
Ketidaksetaraan ekonomi bukan hanya statistik – ini merupakan penghalang struktural untuk melarikan diri dari kemiskinan. Untuk kelompok yang terpinggirkan, akses ke pendidikan berkualitas tetap menjadi mimpi yang jauh. Anak-anak di desa-desa terpencil sering keluar setelah sekolah dasar, terperangkap dalam siklus persalinan berketerampilan rendah. Sementara itu, perbedaan kesehatan berarti penyakit yang dapat dicegah menghancurkan keluarga miskin, mendorong mereka lebih dalam ke hutang. Bahkan ketika ekonomi tumbuh, manfaatnya jarang menetes ke bawah. Pandemi memperburuk ini: Pekerja kelas menengah perkotaan beralih ke pekerjaan terpencil, sementara penghasil upah harian pedesaan menghadapi kelaparan.
Ketidaksetaraan juga menahan peluang. Kontrol oligarkis atas sektor -sektor seperti pertambangan dan pertanian memusatkan kekayaan di antara beberapa, membuat petani kecil dan nelayan rentan terhadap eksploitasi. Tanpa reformasi tanah atau upah yang adil, mobilitas ke atas menjadi mitos.
Korban psikologis ketidaksetaraan melahirkan kebencian. Titik nyala seperti protes atas harga bahan bakar atau perebutan tanah mengungkapkan kemarahan mendidih. Dalam kasus -kasus ekstrem, kelompok -kelompok yang terpinggirkan menjadi rentan terhadap narasi radikal, mengancam persatuan nasional. Secara politis, kepercayaan publik mengikis karena kebijakan mendukung orang kaya. Skandal korupsi, seperti yang melibatkan penggelapan bantuan sosial selama Covid-19, menyoroti kegagalan sistemik.
Mengatasi krisis ini menuntut strategi yang berani dan multi-cabang:
- Perpajakan dan pengeluaran progresif : Mengalihkan kekayaan melalui pajak untuk barang -barang mewah dan laba rejeki dari sumber daya alam. Investasikan dalam perawatan kesehatan dan pendidikan pedesaan.
- Reformasi Tanah dan Pemberdayaan UMKM : Mendistribusikan kembali tanah yang tidak digunakan untuk petani dan memberikan mikro untuk usaha kecil. Program literasi digital dapat membantu pengusaha pedesaan mengakses pasar yang lebih luas.
- Tindakan anti-korupsi : Memperkuat institusi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memastikan program kesejahteraan mencapai penerima manfaat yang dimaksud.
- Penciptaan lapangan kerja di industri hijau : Berinvestasi dalam energi terbarukan dan ekowisata untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan di daerah yang terbelakang.
Filsafat pendiri Indonesia, “Pancasila”, mengabadikan keadilan sosial sebagai pilar demokrasi. Namun, tanpa tindakan mendesak, ketidaksetaraan akan terus patah masyarakat dan menghambat kemajuan. Kemiskinan tidak dapat diberantas tanpa membongkar sistem yang memusatkan kekayaan dan peluang. Ketika Indonesia bercita-cita untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, menjembatani perpecahan ini bukan hanya etis-itu eksistensial. Waktu untuk setengah pengukuran sudah berakhir; Hanya ekuitas yang dapat membuka kunci potensi sebenarnya Indonesia.
Shanto Adi P/Editor
