Foto Istimewa
(IHINEWS) Jakarta (21/05/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengusut praktik korupsi di sektor publik dengan menggeledah Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 20 Mei 2025. Penggeledahan ini terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam proses pengurusan dokumen penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA), terutama Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
KPK menduga adanya praktik suap atau gratifikasi dalam pengurusan izin TKA di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA). Modus yang dicurigai termasuk manipulasi jumlah TKA yang diizinkan atau pemerasan terhadap calon pekerja asing. Kasus ini telah berlangsung sejak 2019, dengan laporan masyarakat yang masuk ke KPK pada Juli 2024.
Tim penyidik KPK menggeledah Gedung A Kemnaker selama sekitar dua jam, menyita barang bukti seperti tas, dokumen, dan gulungan kain. Ruangan yang digeledah mencakup lantai kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja hingga ruang Inspektorat Jenderal. Proses ini dilakukan bersamaan dengan konferensi pers Kemnaker terkait Surat Edaran Larangan Penahanan Ijazah, yang membuat beberapa pejabat mengaku tidak mengetahui aktivitas KPK.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menyatakan dukungan penuh terhadap KPK. Ia menegaskan komitmen Kemnaker untuk transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik . Namun, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Direktur Jenderal PHI-Jamsos Indah Anggoro sempat mengklaim tidak mengetahui penggeledahan tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa beberapa pejabat di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja telah dicopot sejak Februari-Maret 2025. Pejabat ini diduga memeras calon TKA dan menjadi bagian dari 8 tersangka yang ditetapkan KPK. Pencopotan ini disebut sebagai upaya “pembersihan internal” untuk meningkatkan integritas layanan izin TKA.
Shanto Adi P/Editor
