Foto Istimewa
(IHINEWS) Karawang (12/06/2025) Pemerintah Indonesia memang sering menyatakan stok beras nasional aman dan melimpah, namun kenyataan harga beras yang masih di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) menunjukkan kompleksitas masalah yang multi-faceted. Stok nasional mungkin mencukupi secara agregat, tetapi distribusi tidak merata. Daerah terpencil, kepulauan, atau wilayah dengan infrastruktur logistik buruk sering mengalami kelangkaan stok lokal, mendorong harga naik, saat artikel ini ditulis harga beras sedang mengalami kenaikan dan stok di beberapa pasar di kota besar pun mengalami kelangkaan.
Yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga beras di lapangan adalah meknisme pasar. Harga ditentukan permintaan-penawaran, bukan sekadar stok pemerintah. Faktor seperti panen tidak serentak, cuaca ekstrem, atau fluktuasi permintaan (misal jelang hari raya) memengaruhi harga. Selain itu perilaku pelaku pasar juga menentukan, spekulasi atau penimbunan oleh tengkulak/retailer bisa mendorong harga naik meski stok tersedia. Jangan dilupakan juga biaya produksi para petani. Kenaikan harga pupuk, BBM, dan upah tenaga kerja meningkatkan biaya produksi, sehingga harga jual petani pun cenderung lebih tinggi.
HET sebagai kebijakan idealis pemerintah menghadapi berbagai tantangan. HET ditetapkan pemerintah untuk melindungi konsumen, tapi sering tidak sejalan dengan realitas biaya pasokan. Jika HET terlalu rendah, distributor/pedagang enggan menjual dengan merugi. Penegakan HET oleh Satgas Pangan di lapangan sering terbatas jangkauannya, terutama di pasar tradisional atau daerah terpencil. Selain itu HET umumnya untuk beras medium, sementara permintaan tinggi untuk beras premium (misal Pandanwangi, Rojolele) yang harganya alami lebih tinggi.
Stok Bulog (beras cadangan pemerintah) utamanya untuk stabilisasi harga dan bantuan sosial (rastra/bapanas), bukan untuk sepenuhnya mengendalikan pasar. Intervensi dengan operasi pasar sering terlambat atau skalanya tak memadai. Klaim stok melimpah bisa berdasarkan data resmi, tapi kualitas atau lokasi penyimpanan (misal tercecer di gudang) belum tentu sesuai kebutuhan pasar.
Klaim stok melimpah belum cukup menjamin keterjangkauan harga. Pemerintah perlu kebijakan holistik yang menyentuh akar masalah: efisiensi distribusi, penegakan regulasi, dan dukungan pada petani. Tanpa itu, kesenjangan antara narasi stok dan harga eceran akan terus terjadi, membebani masyarakat lapis bawah. Stabilitas harga beras adalah ujian nyata ketahanan pangan, bukan sekadar angka statistik di gudang Bulog.
Shanto Adi P/Editor
