Foto Istimewa
(IHINEWS) Karawang, 11/09/2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% pada kuartal II 2025, melampaui ekspektasi pasar dan proyeksi IMF. Namun, angka ini menuai skeptisisme dari berbagai kalangan, termasuk ekonom, akademisi, dan pelaku usaha, yang menilai data tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat.
Data BPS menimbulkan kontradiksi data makro dengan indikator sektoral. BPS menyatakan sektor industri pengolahan tumbuh 5,68%, tertinggi sejak 2022. Namun, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia justru berada di zona kontraksi (49,2) selama empat bulan berturut-turut (April–Juli 2025), menandakan pelemahan produksi dan permintaan.
Menurut data BPS Konsumsi rumah tangga disebut sebagai motor pertumbuhan (4,97%), tetapi penerimaan pajak konsumsi (PPN & PPnBM) turun 20% (Rp267,3 triliun) dibanding semester I-2024 . Ini bertolak belakang dengan klaim BPS bahwa daya beli masyarakat kuat.
Anomali data BPS juga dapat dilihat dalam data penyaluran kredit konsumsi tumbuh hanya 8,6% (Juni 2025), turun dari 11,4% pada 2024, sementara kredit modal kerja melambat menjadi 4,3%. Padahal, kedua indikator ini seharusnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
BPS mengklaim libur panjang (Lebaran, cuti bersama) mendorong pertumbuhan sektor jasa (11,31%) dan pariwisata . Namun, pertumbuhan ini bersifat sementara dan tidak mencerminkan peningkatan produktivitas struktural. Ekonom INDEF, Rizal Taufikurahman, menegaskan “Ini bukan lonjakan struktural, melainkan repetisi siklus musiman yang didorong konsumsi jangka pendek”. Selain itu, impor barang dan jasa melonjak 11,65%, menunjukkan ketergantungan pada permintaan domestik yang dipenuhi barang impor bukan produksi dalam negeri.
Universitas Paramadina dan lembaga think tank seperti CELIOS mempertanyakan metodologi BPS, bahkan meminta PBB mengaudit data tersebut . Adapun yang menjadi poin kritik adalah sebagai berikut:
- Minimnya pengungkapan metadata perhitungan PDB, termasuk pembobotan sektor dan sumber data .
- Indikator lapangan seperti PHK massal (misal di industri tekstil) dan penutupan pabrik tidak tercermin dalam data BPS.
- Potensi politisasi: Data dianggap sebagai alat legitimasi pemerintahan Prabowo, terutama setelah Mensesneg menyebut angka 5,12% sebagai “sangat baik” tanpa analisis kritis.
Data yang disampaikan oleh BPS tersebut bertentangan dengan realitas yang ditemui dalam masyarakat. Saat ini kenyataan yang bisa dilihat dari masyarakat adalah data beli melemah dan tingginya angka PHK. Hal-hal yang memperkuat bahwa kondisi saya beli melemah dapat dilihat dari data Gaikindo yang melaporkan penjualan mobil lesu, bertolak belakang dengan klaim pemulihan konsumsi. Selain itu bisa dilihat juga dari ritel tradisional seperti pedagang di pasar yang mengeluhkan penurunan pembelian, terutama di kelas menengah-bawah.
Yang harus diperhatikan juga adalah dengan tingginya angka PHK di sektor manufaktur yang meningkat, seperti di industri garmen dan elektronik, yang mana data ini tidak terlihat dalam data lapangan kerja BPS .
Pertumbuhan 5,12% mungkin impresif secara headline, tetapi tidak menjawab tantangan struktural. Bahwa data menunjukkan ketergantungan pada konsumsi dan impor yang rentan terhadap defisit neraca perdagangan. Data yang disampaikan BPS juga tidak transparan yang menimbulkan resiko merusak kredibilitas kebijakan ekonomi. Dan yang tidak bisa diabaikan pula adalah kesenjangan antara angka dan realitas yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara dalam hal ini BPS, kementerian dan pemerintahan pada umumnya.
Yang harus diperbaiki dan dilakukan oleh pemerintah adalah:
1. BPS harus membuka metodologi perhitungan PDB dan mempublikasikan data mentah untuk diverifikasi independen.
2. Pemerintah perlu fokus pada produktivitas sektor riil, bukan hanya stimulus konsumsi jangka pendek.
3. Audit oleh lembaga internasional atau independen untuk memulihkan kepercayaan pasar .
Tanpa langkah-langkah ini, angka pertumbuhan hanya akan menjadi “retorika optimisme” yang jauh dari penderitaan rakyat. Seperti dikatakan Paramadina “Jika data tidak selaras dengan realitas, kebijakan nasional akan salah arah”.
Shanto Adi P/Editor
