Foto Istimewa
(IHINEWS) Karawang (16/06/2025) Rencana kebijakan Kementerian PKP merilis desain rumah subsidi 14 meter persegi yang diusung Lippo Group dan didukung Menteri Maruarar Sirait bukan sekadar langkah kontroversial. Ini adalah regresi kebijakan perumahan yang mengancam martabat keluarga miskin, melanggar standar kelayakan internasional, dan mengubah rumah dari ruang hidup menjadi kandang manusia berlabel “solusi”.
Unit 14 meter persegi, dengan luas yang tak lebih besar dari beberapa kamar tidur pada umumnya, sungguh memprihatinkan. Bayangkan sebuah keluarga, mungkin dengan anak-anak, harus hidup, makan, tidur, dan beraktivitas dalam ruang yang begitu terbatas. Di sana, privasi nyaris tidak ada. Kualitas hidup menjadi sangat dipertanyakan. Bagaimana seorang individu dapat berkembang, merasa nyaman, atau bahkan sekadar bernapas lega di tengah keterbatasan ruang yang ekstrem?
Narasi yang berkembang di masyarakat adalah bahwa ukuran rumah subsidi yang semakin kecil ini mengindikasikan bahwa pemerintah lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas. Target “tiga juta rumah” seolah menjadi mantra yang harus dicapai, bahkan jika itu berarti mengorbankan kelayakan hunian. Ada kesan bahwa pemerintah hanya ingin mencoret daftar “tugas selesai” tanpa benar-benar merenungkan dampak jangka panjang terhadap penghuni. Martabat manusia, yang seharusnya menjadi landasan utama setiap kebijakan publik, seolah terpinggirkan demi angka-angka yang memukau di atas kertas.
Pembangunan rumah subsidi seharusnya bukan hanya tentang menyediakan “tempat bernaung,” tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang layak dan mendukung perkembangan penghuninya. Rumah adalah fondasi kehidupan, tempat di mana keluarga tumbuh, impian dipupuk, dan masa depan dibangun. Ketika rumah hanya berupa kotak kecil yang minim fungsi, kita bukan hanya mengurangi ruang fisik, tetapi juga secara tidak langsung mereduksi potensi dan martabat penghuninya.
Jika benar bahwa program ini semata-mata didorong oleh obsesi terhadap statistik, maka kita patut mempertanyakan kembali esensi pembangunan yang sesungguhnya. Apakah kita membangun rumah untuk manusia, ataukah hanya membangun angka-angka untuk laporan? Ini adalah refleksi kritis yang harus kita hadapi bersama.
Rumah subsidi 14 meter persegi bukan solusi, tapi bentuk kekerasan struktural terhadap kelas pekerja. Ia mengubah hak atas perumahan layak menjadi komoditas proyek pengembang, sambil mengorbankan generasi yang terpenjara dalam ruang sempit.
Shanto Adi P/Editor
