Babak Baru, Stigma Menggantikan Debat
Indonesia memasuki fase baru dalam cara menghadapi kritik, bukan dengan debat terbuka, bukan dengan perbaikan kebijakan, melainkan dengan labelisasi. Dalam perdebatan terakhir soal krisis ekologi, muncul istilah baru yang kini diproduksi oleh sebagian kalangan intelektual yaitu “wahabi lingkungan’.
Istilah ini dilemparkan ke ruang publik oleh Ulil Abshar Abdalla, seorang intelektual yang dikenal sebagai tokoh islam moderat, pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) dan menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU). Dengan santainya, Ulil menyebut sebagian aktivis lingkungan sebagai “wahabi lingkungan”. Sebuah istilah yang menggiring opini bahwa aktivisme lingkungan telah berubah menjadi radikalisme buta yang menolak dialog.
Tapi benarkah demikian? Atau justru lebel ini sengaja diciptakan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta perusakan lingkungan yang kian brutal akibat kerukusan negara dan korporasi?
Jejak Perusakan, Dari Halmahera ke Raja Ampat
Dalam satu dekade terakhir, rezim hilirisasi tambang yamg dipromosikan pemerintah bukan hanya membuka lapangan kerja, tapi juga membuka luka-luka ekologis.
Di Halmahera, Maluku Utara, korporasi tambang nikel terus menggerus tanah adat warga Tobelo Dalam dan Suku Pagu. Mereka bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga warisan leluhur, mata air bahkan ruang hidup yang diwariskan turun menurun.
Di Raja Ampat, Papua Barat, surga bawah laut yang selama ini menjadi kebanggaan dunia kini mulai dikepung investasi pariwisata massif, konsesi tambang, hingga perburuan izin konsesi laut untuk proyek-proyek ekonomi biru, Atas nama pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah terus membuka karpet merah bagi oligarki, tanpa perduli dampaknya bagi biodiversitas dan masa depan lingkungan. Dan semua itu dijalankan dengan restu negara.
Negara Sebagai Wasit Sekaligus Pemain
Dalam seluruh rangkaian ini, negara tidak berdiri sebagai penengah, tetapi sebagai fasilitator aktif bagi modal. Hukum dibuat lentur, izin dipercepat, apparat keamanan digerakkan untuk melindungi kepentingan Perusahaan. Warga yang protes dicap menghambat Pembangunan, dipanggil Polisi, dikriminalisasi, bahkan dijebloskan ke penjara atas tuduhan yang direkayasa sedemikian mungkin.
Dalam investigasi di lapangan, banyak warga adat yang kini hidup dalam ketakutan. Di Halmahera, pos-pos keamanan korporasi berdiri di dekat kampung. Di Papua, perlawanan kerap dibungkam dengan dalih “stabilitas nasional”. Masyarakat dipaksa diam demi menghindari represi apparat.
Islam dan Pembelaan Terhadap Lingkungan
Yang sangat disayangkan, di gemuruh gelombang kerusakan ekologis ini, sebagian kalangan intelektual muslim justru sibuk melabeli aktivitas lingkungan dengan stigma ideologis. Padahal, dalam tradisi Islam sendiri, prinsip menjaga bumi sebagai Amanah Tuhan begitu jelas. Kerusakan bumi disebut sebagai bentuk kezaliman, dan penggunaan sumber daya oleh segelintir elit dikritik dalam banyak ayat.
Gus Dur, tokoh besar Nahdlatul Ulama, berkali-kali menegaskan bahwa keberpihakan Islam harus pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Tidak ada tempat bagi kompromi kepada oligarki yang mengorbankan kehidupan rakyat kecil.
Kini, justru sebagai kalangan yang mengklaim diri sebagai “Islam moderat” memilih berdamai dengan kekuasaan dan ikut memproduksi narasi yang memusuhi kritik atas nama stabilitas Pembangunan.
Operasi Ideologis Lingkungan
Menurut kami label “wahabi lingkungan” sesungguhnya merupakan bagian dari skema ideologisasi isu lingkungan yang dimainkan oleh kekuasaan. Caranya sederhana, menggiring kritik ke sudut ekstrem, agar rakyat ragu untuk mendukungnya.
Di belakang layar, operasi ini menjadi alat legitimasi agar korporasi tetap leluasa mengeruk sumber daya tanpa perlu berhadapan dengan resistensi publik yang meluas.
Karena Ketika aktivis lingkunagan dikaitkan dengan radikalisme, makar uang legitimasi Gerakan mereka perlahan terkikis.
Lawan Stima, Mempertahankan Anugrah Tuhan
Kini pertempuran bukan lagi sekedar soal data kerusakan lingkungan, melaikan juga pertarungan narasi. Negara dan korporasi paham betul, menghancurkan legitimasi Gerakan jauh lebih efektif ketimbang mengadu argument. Stigmatisasi menjadi senjata.
Tapi, krisis ekologis bukan sekedar isu politis. Ia adalah soal keberlangsungan hidup manusia. Dan selama bumi masih dirusak, salama air bersih diracuni, selama tanah masih dirampas, selama itu pula gerakan perlawanan lingkungan akan tetap hidup.
Ketika aktivis lingkungan dilabeli radikal, sesuangguhnya kita swedang menyaksikan rezim yang semakin takut pada kebenaran. Karena di balik segala propaganda Pembangunan, suara rakyat yang membela bumi tetap menjadi ancaman terbesar bagi kekuasaan yang rakus.
Bumi bukan milik mereka. Bumi adalah anugerah Tuhan untuk kita semua. Oleh karenanya ia mesti dipertahankan sampai titik akhir.
Koalisi Masyarakat Sipil
